Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

e-RB

REFORMASI BIROKRASI

DINAS PERHUBUNGAN

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

e-rb2021

2021
NO. URAIAN PILIHAN
1 1.1.a.1. Persiapan pra pembentukan tim Pelaksana RB Dishub Tampilkan
2 1.1.a.2. SK Tim RB 2021 Dishub Tampilkan
3 1.1.b.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal Dishub Tampilkan
4 1.1.b.2. Kertas Kerja Pelaksanaan RB Tampilkan
5 1.1.b.3. Laporan Pelaksanaan RB Tampilkan
6 1.1.c.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB Tampilkan
7 1.1.c.2. Laporan Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dishub Tampilkan
8 1.1.c.3. Laporan Hasil Tindak Lanjut Monev RKT RB Tampilkan
9 1.2.a.1. Dokumen Kegiatan Rapat Penyusunan Road Map RB Tampilkan
10 1.2.a.2. Read Map RB 2019-2021 Dishub Rev 2021 Tampilkan
11 1.2.a.3. Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan RB Tahun 2021 Dishub Tampilkan
12 1.2.b.1. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi 1 Tampilkan
13 1.2.b.2. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi 2 Tampilkan
14 1.2.b.3. Surat (notadinas) ke seluruh Unit Kerja Tampilkan
15 1.2.c. Laporan Evaluasi Keselarasan Rencana Kerja SKPD Dengan Road Map Kota Tampilkan
16 1.3.a.1. SK Asesor Tahun 2021 Dishub Tampilkan
17 1.3.a.2. Rencana Kerja Tim Asesor Tampilkan
18 1.3.a.3. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi oleh Asesor Tampilkan
19 1.3.b.1. Rapat Penetapan Nilai PMPRB Tampilkan
20 1.3.b.2. Berita Acara Hasil Penetapan PMPRB Tampilkan
21 1.3.c. Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Reformasi Birokrasi Tampilkan
22 1.3.d. Laporan Aksi Tindak Lanjut RB Tampilkan
23 1.4.a.1. Pimpinan sebagai role model Tampilkan
24 1.4.a.2. Terdapat keterlibatan dalam memberikan arahan dan petunjuk kerja (disposisi) Tampilkan
25 1.4.a.3. Terdapat keterlibatan dalam memberikan arahan dan petunjuk kerja secara daring Tampilkan
26 1.4.a.4. Terdapat keterlibatan secara langsung Tampilkan
27 1.4.b.1. SK Penetapan Agen Perubahan Tampilkan
28 1.4.b.2. Rencana Kerja Agen Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tampilkan
29 1.4.b.3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Agen Perubahan Tampilkan
30 1.4.b.4. Laporan Evaluasi Agen Perubahan Tampilkan
31 2.1.a.1. SK. Pengelola Produk Hukum Dinas Perhubungan Tampilkan
32 2.1.a.2. Katalok Produk Hukum Pelaksanaan Perhubungan Tampilkan
33 2.1.a.3. Nota Dinas Telaahan Produk Hukum Tampilkan
34 2.1.b.1. Laporan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat Tampilkan
35 3.1.a.1. SK. Penataan Organisasi Tampilkan
36 3.1.a.2. Laporan Pembahasan perubahan SOTK 14 april Tampilkan
37 3.1.a.3. Laporan Pembahasan perubahan SOTK 5 mei Tampilkan
38 3.1.a.4. Penataan Organisasi Tampilkan
39 3.1.a.5. Pemetaan Urusan Organisasi Tampilkan
40 3.1.a.6. Evaluasi Ketepatan Fungsi Dan Ketepatan Ukuran Organisasi Tampilkan
41 3.1.2. Evaluasi yang mengukur jenjang organisasi, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 Tampilkan
42 3.1.3 Evaluasi Kemungkinan Duplikasi Fungsi, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 Tampilkan
43 3.1.3 Evaluasi Kemungkinan kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 Tampilkan
44 3.1.5. Evaluasi Kesesuaian Tugas Dan Fungsi Dengan Sasaran Kinerja Unit Kerja Di Atasnya, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 Tampilkan
45 3.1.6. Evaluasi Rentang Kendali Terhadap Struktur Yang Langsung Berada Di Bawahnya, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 Tampilkan
46 3.1.7. Evaluasi Kesesuaian Struktur Organisasi Atau Unit Kerja Dengan Kinerja Yang Akan Dihasilkan, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 Tampilkan
47 3.1.8. Evaluasi Kesesuaian Struktur Organisasi Dengan Mandat Kewenangan, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 Tampilkan
48 3.1.9. Evaluasi Kemungkinan Tumpang Tindih Fungsi Dengan Unit Kerja Lain, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 Tampilkan
49 3.1.10. Evaluasi Kemampuan Struktur Organisasi Untuk Adaptif Terhadap Perubahan Lingkungan Strategis, Laporan Evaluasi kelembagaan Pemko Tahun 2018 Tampilkan
50 3.2.a. Evaluasi Kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tampilkan
51 3.2.b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi Tampilkan
52 4.1.a.1. SK. Penyusunan SOP Tampilkan
53 4.1.a.2. Peta Proses Bisnis Dishub Tampilkan
64 4.1.b. Matriks sandingan peta proses bisnis dan tupoksi Tampilkan
55 4.1.c. Matriks sandingan peta proses bisnis dengan dokumen Renstra dan Renja Tampilkan
56 4.1.d. Matriks sandingan peta proses bisnis dengan indikator kinerja Tampilkan
57 4.1.e. SOP Dinas Perhubungan Tampilkan
58 4.1.e. SOP Dinas Perhubungan Tampilkan
59 4.1.g. Penerapan SOP Tampilkan
60 4.1.h.1. Laporan review SOP Tampilkan
61 4.1.h.2. Laporan review Peta Proses Bisnis Tampilkan
62 4.1.i.1. Laporan Rapat Kerja Tindak Lanjut Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan SOP Tampilkan
63 4.2.a.1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik Tampilkan
64 4.2.a.2. SK Pejabat Pengelola Informasi Publik Tampilkan
65 4.2.a.3. SK Klasifikasi Informasi Tampilkan
66 4.2.a.4. RENSTRA PPID Dishub Tampilkan
67 4.2.b.1. Laporan Layanan Informasi Tampilkan
68 4.2.b.2. Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tampilkan
69 5.1.a.1. Analisa Kebutuhan Pegawai Tampilkan
70 5.1.a.2. Peta Jabatan Tampilkan
71 5.1.b. Informasi Jabatan Pada Dinas Perhubungan Tampilkan
72 5.1.c. Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Tampilkan
73 5.2.a.1 Identifikasi kesenjangan kompetensi pegawai Tampilkan
74 5.2.a.2 Identifikasi kesenjangan kompetensi pegawai Berdasar Kepangkatan Tampilkan
75 5.2.b.1. Pengusulan rencana pengembangan kompetensi pegawai Tampilkan
76 5.2.b.2. Moniv Pengembangan Kompetensi Tampilkan
77 5.2.b.3. Moniv Kinerja Pegawai Tampilkan
78 5.3.a Penetapan kinerja individu Tampilkan
79 5.3.b Penilaian Kinerja Tampilkan
80 5.3.c.1. Cascading Kinerja Tampilkan
81 5.3.c.2. Indikator Kinerja Utama Tampilkan
82 5.3.d Pengukuran kinerja Tampilkan
83 5.3.e. Moniv Kinerja Pegawai Tampilkan
84 5.3.f.1. SK. Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Tampilkan
85 5.3.f.2. SK. Tim Penilai Pemberian Penghargaan Tampilkan
86 5.3.f.3. SK. Penerima Penghargaan 1 Tampilkan
87 5.3.f.4. Sertifikat reward and punishment 1 Tampilkan
88 5.3.f.5. SK. Penerima Penghargaan 2 Tampilkan
89 5.3.f.6. Sertifikat reward and punishment 2 Tampilkan
90 5.4.a.1 SK Etika Pegawai Tampilkan
91 5.4.a.2 Dokumen kode etik Tampilkan
92 5.4.a.3 Dokumentasi kode etik Tampilkan
93 5.4.a.4 Arahan Pimpinan Untuk Penekanan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Tampilkan
94 5.4.b. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Tampilkan
95 5.5.a. Standar Kompetensi Jabatan DISHUB Tampilkan
96 5.5.b. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penataan Sistem MSDM Tampilkan
97 5.6.a. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai Tampilkan
98 6.1.a.1. SK. Tim Sakip Dishub Tampilkan
99 6.1.a.2. Arahan Pimpinan Penyusunan Renstra Tampilkan
100 6.1.b.1. Penyusunan perjanjian kinerja individu Tampilkan
101 6.1.b.2. Penandatangan PK Tampilkan
102 6.1.b.3. PK 2021 Tampilkan
103 6.1.c. Laporan realisasi Program dan Kegiatan Dishub 2021 Tampilkan
104 6.1.d. Dokumen renstra Tampilkan
105 6.1.e. Dokumen renja Tampilkan
106 6.1.f. Laporan triwulan Tampilkan
107 7.1.a.1. Public Campaign Tampilkan
108 7.1.a.2. Maklumat Gratifikasi Tampilkan
109 7.1.b.1. SK UPG Tampilkan
110 7.1.b.2. Pedoman Pengendalian Gratifikasis Tampilkan
111 7.1.b.3. Banner Tampilkan
112 7.1.c.1. Laporan Gratifikasi Tampilkan
113 7.1.c.2. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Tampilkan
114 7.1.d. Nota Dinas Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Gratifikasi Tampilkan
115 7.2.a.1. SK SPIP Dishub Tampilkan
116 7.2.a.2. Program Kerja SPIP Dishub Tampilkan
117 7.2.b.1. Buku Penilaian Risiko Dishub Tampilkan
118 7.2.b.2. Upaya Membangun Lingkungan Pengendalian Tampilkan
119 7.2.c.1. Rencana Tindak Pengendalian Tampilkan
120 7.2.c.2. Laporan rutin pengendalian selama 1 tahun Tampilkan
121 7.2.c.3. Laporan SPIP Dishub Tampilkan
122 7.2.d.1. SK SPI Dishub Tampilkan
123 7.2.d.2. Program Kerja SPI Dishub Tampilkan
124 7.2.d.3. Sosialisasi SPI Tampilkan
125 7.2.e. Laporan Pelaksanaan Kerja SPI Dishub Tampilkan
126 7.2.f. Laporan Evaluasi Dan Monitoring Program Kerja SPI Dishub Tampilkan
127 7.3.a. Data hasil Aplikasi laporan Tampilkan
128 7.3.b. Evaluasi Dan Monitoring Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Tampilkan
129 7.3.c. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Tampilkan
130 7.4.a.1. SK Whistleblowing System Di Lingkungan Dinas Perhubungan Tampilkan
131 7.4.a.2. Flowchart WBS Dishub Tampilkan
132 7.4.a.3. Sosialisasi WBS Dishub (SE) Tampilkan
133 7.4.a.4. Aplikasi WBS Dishub Tampilkan
134 7.4.a.5. Laporan WBS Dishub Tampilkan
135 7.4.a.6. Laporan Monitoring WBS Dishub Tampilkan
136 7.5.a.1. SK Benturan Kepentingan Tampilkan
137 7.5.a.2. Pedoman Benturan Kepentingan Tampilkan
138 7.5.a.3. Matrik Benturan Kepentingan Dinas Perhubungan Tampilkan
138b 7.5.a.4. Sosialisasi Benturan Kepentingan Tampilkan
139 7.5.b.1. Surat Pernyataan Benturan Kepentingan Tampilkan
140 7.5.b.2. Laporan Benturan Kepentingan Tampilkan
141 7.5.c. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan Tampilkan
142 7.5.d. Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan Tampilkan
143 7.5.a SK Tim Zona Integritas Tampilkan
144 8.1.a. SK. Standar Pelayanan Tampilkan
145 8.1.b.1. Maklumat Standar Pelayanan Tampilkan
146 8.1.b.2. Maklumat Dimuat Di Website Tampilkan
147 8.1.c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan Tampilkan
148 8.2.a.1. SK. Pemantapan Penerapan Standar Perilaku Pelayanan Prima Tampilkan
149 8.2.a.2. Rencana Kerja Pelaksanaan Budaya Kerja Tampilkan
150 8.2.b.1. Media Informasi Pelayanan Tampilkan
151 8.2.b.2. Sosialisasi internalisasi budaya kerja dan perilaku pelayanan prima Tampilkan
152 8.2.c.1. Pemberian Reward Dan Punishment Kepada Petugas Layanan Publik Tampilkan
153 8.2.c.2. SK. Pemberian Reward Tampilkan
154 8.2.c.3. Sertifikat pegawai IK Tampilkan
155 8.2.d. Maklumat Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Tampilkan
156 8.2.e.1. Siatem Layanan Terintegrasi Tampilkan
157 8.2.e.2. Sistem Informasi Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Tampilkan
158 8.3.a. Media Pengaduan Dan Konsultasi Pelayanan Tampilkan
159 8.3.b. SK. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Tampilkan
160 8.3.c. SK. Pedoman Dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat Tampilkan
161 8.3.d. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Tampilkan
162 8.4.a.1. SISKM Tampilkan
163 8.4.a.2. Hasil SKM Tampilkan
164 8.4.b. Nota Dinas SKM (internal) Tampilkan
165 8.4.c. Surat Edaran SKM (eksternal) Tampilkan
166 8.5.a. Penggunaan Teknologi Informasi Tampilkan
167 8.5.b. Laporan Monitoring Penggunaan Teknologi Informasi Tampilkan